fbpx

Siapa Pengemudi Politik Luar Negeri Indonesia?

Berita Terkait

Iskandar Hadrianto
Iskandar merupakan alumnus Salzburg Diplomatic Academy, United Nations University Leadership Academy (UNU-LA) dan Asia Pacific Center for Security Studies (APCSS), Komando Indo-Pasifik, USA.

“Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri bukan semata-mata domain Kementerian Luar Negeri. Seorang Presiden secara resmi/ informal bisa saja menugaskan siapapun dalam praktek hubungan luar negeri.

Aktor informal diplomacy juga sudah berkembang, dimana sektor swasta terlibat. Namun ada baiknya sekiranya ada komitmen stakeholdes (pemangku kepentingan) bahwa MFA-Pejambon tetap dijadikan ‘focal point’ sebab a.l. institusi Negara termaksud didukung oleh praktisi dan expert hubungan luar negeri (Diplomat Karir).”

Hari, ini, Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) genap berusia 76 tahun. Sebagai retired diplomat, ingin urun-rembug (input). Kini saat yang tepat untuk lakukan refleksi pelaksanaan Politik Luar Negeri (Polugri) pasca Reformasi 1998.

Jatuhnya regime Orde Baru Soeharto bisa dipakai sebagai milestone (tolok ukur) demokratisasi.

Ada khafiat pertama, Polugri merupakan cerminan Politik Dalam Negeri sebuah Negara. Kedua, Polugri selalu berpijak pada Kepentingan Nasional (national interest). Sementara praktiknya lebih banyak tergantung paradigma regional maupun global.

Meskipun ada amanat konstitusi, ‘trendsetter’ kepemimpinan Negara juga berpengaruh pada perilaku diplomasi – walau hal yang sifatnya fragmentaris momental seperti gejolak Politik Dalam Negeri akibat perebutan kekuasaan antar faksi, golongan, Parpol tak bisa dijadikan ‘yardstick’ (ukuran) akurat.

Konsistensinya terletak pada diplomatic behavior birokrat MFA-Pejambon.

- Advertisement -

Berita Terkini