fbpx

PN Cikarang Sidang Pemeriksaan Lokasi Tanah Bersengketa Dekat Proyek Perumahan Bumi Sakinah, Pengacara Yakin Kasus Ini Terungkap

Berita Terkait

JAKARTA, PROPUBLIK – Sidang Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Cikarang dalam Perkara Perdata No. 88/PN.Bks/2020 di kasus dugaan mafia tanah dalam penerbitan Sertifikat Nomor: 40.GS No.17/1972 semakin menunjukan titik terang.

Munculnya sertifkat Nomor: 40.GS No.17/1972 ternyata berimbas dengan berdirinya proyek pembangunan Perumahan Bumi Sakinah 2, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tak pelak untuk mencari kepastian hukum dan demi keadilan bagi ahli waris yang surat tanah itu dinilai cacat hukum maka harus diselesaikan di meja hijau.

“Dengan terbitnya sertitikat No: 40 itu, saya menduga mafia tanah turut ‘bermain’ dalam penerbitan Sertifikatnya, karena saat ini telah menjadi proyek dan dibangun Perumahan Bumi Sakinah 2 di Tarumajaya, Bekasi,” ujar kuasa hukum penggugat Pondang Saragih, dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021.

Baca juga: Diduga Ada Mafia Tanah Pembangunan Perumahan Bumi Sakinah II Bekasi, Advokat Berharap Terungkap di Persidangan

Oleh karena itu, setelah dilakukan pemeriksaan atas ke empat AJB milik para Penggugat itu, selanjutnya Majelis Hakim pada persidangan Pemeriksaan Setempat bertanya kepada Penasehat Hukum Tergugat I, Fahmi Assegaf dan Haikal Assegaf terkait batas tanahnya, namun mereka tidak mengetahuinya.

“Ironisnya lagi mereka juga mengakui bahwa tanah milik para Penggugat masuk di dalam wilayah proyek pembangunan Perumahan Bumi Sakinah 2 tersebut,” ungkapnya.

Dengan persidangan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah yang bersengketa itu, Pondang yakin bahwa yang diperjuangkan untuk membela hak-hak kliennya selama ini semakin terang dan jelas.

Baca juga: Dugaan Malpraktik di RS Telogorejo, Pengamat: Harusnya Pemerintah Hadir Ketika Keluarga Korban Mencari Keadilan 

“Karena pada saat Pemeriksaan Setempat oleh majelis hakim tersebut, Pengacara Tergugat I telah mengakui bahwa Objek perkara masuk pada wilayah Perumahan Bumi Sakinah 2,” ungkap Pondang.

Dalam sidang Pemeriksaan Setempat tersebut selain Majelis Hakim dan para pengacara tergugat dan penggugat juga tampak hadir staf Kecamatan, staf Kantor Desa, serta Kepolisian (Polsek) setempat dan juga pihak Koramil ikut hadir.

Persidangan pun berjalan lancar dan dibuka oleh Majelis Hakim PN. Cikarang dihadapan para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat yang diwakili oleh Para Kuasa hukumnya.

Baca juga: Omnibuslaw Watch Dorong Pemerintah Segera Wujudkan Pembentukan Bank Tanah

Seperti yang diketahui, para ahli waris, yang nota bane adalah pemilik tanah, selain menggugat status tanah itu berdasarkan Gugatan PMH Nomor: 88/Pdt/PN.Bks/2020, juga melaporkan kasus itu ke Polisi.

Kini, gugatan PMH tersebut sidangannya telah bergulir dan telah memasuki agenda sidang Pemeriksaan Setempat. Oleh sebab itu para Advokat dari Law Office Onggang Napitu & Partners, memberi bantuan para ahli waris untuk mendapatkan hak-haknya kliennya. Adapun para Penggugat I-VI yang menjadi kliennya mereka berdasarkan surat kuasa dari Ahmad Zarkasih, H. Maskur, Hj Soliha, Al Jufri, Ahmad Juanda dan Siti Nurhabibah.

Pondang Saragih menjelaskan bahwa kliennya adalah para ahli waris dari yang nota banenya adalah pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) sejak tahun 2005 lalu, kini harus berjuang mencari keadilan agar dapat menguasai kembali haknya atas sebidang tanah itu.

Baca juga: Keluarga Korban Minta Polda Jateng Usut Dugaan Malpraktik RS Telogorejo Semarang

Pihaknya menduga ada permainan mafia tanah dalam kasus ini, karena ada sertifikat Nomor: 40.GS No.17/1972 atas nama Nj Halimah yang timbul diatas tanah para ahli waris tersebut.

“Kami menduga ada permainan mafia tanah yang telah berhasil menerbitkan sertifikat dengan Nomor: 40.GS No.17/1972 atas nama Nj Halimah tersebut. Tapi sertifikat itu cacat hukum, karena setelah ditelusuri terbitanya dengan cara manipulasi, sebab NIK: 09.5301.520742.0026 tercantum atas nama Maemunah bukan Nj Halimah,” jelasnya.

Baca juga: DPR Dukung Hadirnya Perkumpulan Omnibuslaw Watch Sebagai Pemberi Solusi Reforma Agraria

Menurut Pondang Saragih nama yang tercantum dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) bernama Maemunah, bukan Nj. Halimah. Hal itu dikuatkan atas jawaban terhadap Gugatan PMH dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa nama Nj. Halimah itu tidak terdaftar dan Tidak tercatat sebagai warga atau penduduk Jakarta Selatan.

“Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan terang dan jelas menyatakan bahwa nama Nj. Halimah tidak terdaftar dan Tidak tercatat sebagai warga atau Penduduk Jakarta Selatan, melainkan Maemunah. Namun mengapa diatas tanah tersebut, hingga kini masih bisa berjalan pembangunan Perumahan dengan nama Bumi Sakinah 2,” ucap Pondang bertanya-tanya seraya mencari dalang siapa dibalik semua ini.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Berita Terkini