fbpx

Pasal 282 dan Pasal 281 RUU KUHP Sangat Berpotensi Mengkriminalisasi Advokat, Harus Dikeluarkan Dari RUU KUHP

Gagasan yang melahirkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah dimulai sejak Tahun 1963 saat Seminar Hukum Nasional I di Semarang.

Gagasan lahir, antara lain, karena selain KUHP yang dipakai produk pemerintahan kolonial, sejumlah pasal-pasalnya sudah perlu aturan dan rumusan baru termasuk sejumlah delik yang baru. Adapun sumber KUHP adalah hukum Belanda, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie.

Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku di Hindia Belanda sejak 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan RI KUHP berlaku di Jawa dan Bali sejak Februari tahun 1946 berdasarkan UU No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kemudian KUHP diberlakukan di seluruh wilayah di Indonesia mulai 20 September 1958 berdasarkan UU No.73 Tahun 1958.

Oleh karenanya RUU KUHP ini sudah sejak lama dibahas bahkan September tahun 2019 RUU KUHP nyaris disahkan, namun karena banyaknya dorongan atau protes masyarakat terutama dari mahasiswa untuk membatalkan pengesahan beberapa undang-undang termasuk RUU KUHP dengan alasan masih ada beberapa pasal-pasal yang kontroversial, maka saat itu Presiden RI meminta kepada DPR untuk menunda pengesahan RUU KUHP, dan DPR akhirnya pada tanggal 24 September 2019 DPR menunda pengesahan RUU KUHP.

Apabila dikaji menyangkut profesi Advokat, sedikitnya ada 2 Pasal yang sangat krusial bagi Advokat karena sangat berpotensi mengkriminalisasi profesi Advokat. Adapun Pasal 282 RUU KUHP selengkapnya berbunyi;

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V Advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang;

a. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya, atau

- Advertisement -

Berita Terkini