fbpx

Omnibuslaw Watch Sesalkan Tata Kelola Aset DJKN Kurang Maksimal, Tidak Sekedar Tagih Utang BLBI

Berita Terkait

Yatim Hidayat
Editor at Propublik.id

PROPUBLIK, Jakarta-Perkumpulan OmnibusLaw Watch sepakat pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dalam kutipan video pendek bahwa di negara maju asetnya kerja keras sedang Indonesia negara berkembang asetnya tidur-tidur saja.

Direktur Eksekutif OmnibusLaw Watch Moch Gunawan Abdillah menilai pernyataan itu menjadi benar adanya jika dikaitkan dengan tata kelola aset sitaan negara dari kejahatan seperti aset-aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) maupun sitaan dari kejahatan lainnya.

“Kami analisa kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terkait aset yang disita oleh negara dari berbagai kejahatan yang sampai saat ini belum mengkerucut menuju seperti pernyataan Menkeu. Apakah aset-aset yang berada dalam lingkup kewenangan DJKN itu benar sudah dikelola sesuai dengan penggalan video pendek itu,” kata Gunawan dalam keterangannya, Jakarta, Jumat 27 Agustus 2021.

Meski demikian Omnibuslaw Watch tidak terpengaruh dengan apa yang sedang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI untuk menagih dari 48 obligator BLBI.

“Sebab justru hal itu menunjukkan yang diungkap Menkeu terbukti belum dijalankan anak buahnya padahal puluhan tahun aset itu terbengkalai,” ungkapnya.

Kata Gunawan, banyak aset yang ditatakelola DJKN, namun sayang tidak terkelola maksimal. Dia mencontohkan coba perhatikan salah satu aset yang sudah disita yakni jaminan atas kewajiban pembayaran utang PT Putra Surya Perkasa milik keluarga Gondokusumo terkait uang negara sebesar Rp1,6 triliun dan US$ 17,3 juta.

“DJKN sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) menyita tanah di dua desa Singasari dan Cibodas, Kecamatan Jonggol berupa tanah seluas 245,7 hektar dan 265 hektar di desa Tangkil, kecamatan Citeureup, kabupaten Bogor Jawa Barat,” tuturnya.

Namun sampai hari ini, justru DJKN yang kerja keras tanpa ada hasil kepada negara sementara lahan itu dibiarkan terlantar bahkan menjadi cenderung timbulkan masalah baru.

“Itu anomali, seakan hendak menyimpangi pernyataan Menkeu,” tutur dia.

Padahal, setahu Gunawan dari skema OmnibusLaw Watch ada beberapa pihak swasta yang berupaya untuk menjadikan BUMN itu untuk bisa kerja keras agar menguntungkan negara seperti harapan Menkeu.

“Jadi, menurut kami saat ini tidak saatnya lagi negara berada pada level hanya sekedar menagih seperti yang dilakukan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap 48 obligator BLBI yang salah satunya Hutomo Mandala Putra,” tuturnya.

Lanjut Gunawan, disayangkan jikalau negara ditempatkan hanya sekedar menjadi penagih, bukan menjadi penatakelola aset yang baik dan benar.

“Kami mendesak agar ibu Menkeu mewujudkan nasihat baik pada penggalan video pendek tersebut supaya bisa dipercaya publik bahwa sesungguhnya Menkeu injak bumi terkait tupoksinya, bukan sekedar pernyataan semata,” tandasnya.***

- Advertisement -

Berita Terkini