fbpx

Komunitas CTS Persoalkan Luas dan Letak Lahan SHGU untuk Masyarakat dari PTPN II

Berita Terkait

Yatim Hidayat
Editor at Propublik.id

PROPUBLIK – Komunitas Cinta Tanah Sumatera (CTS) sebaiknya menilai PT Ciputra Development Tbk mengkaji ulang untuk mengandeng PTPN II, menyusul rencana perusahaan berkode saham CTRA hendak mendekati Citraland Helvetia di Medan, Sumatera Utara.

“Komunitas Cinta Tanah Sumatera (CTS) memberi masukan kepada emiten properti PT Ciputra Development untuk berhati-hati mengejar target penjualan tahun ini melalui proyek yang sedang dipersiapkan Citraland Helvetia di Medan, sebagai proyek kerja sama dengan PTPN II,” kata pendiri Komunitas CTS Iskandar Sitorus dalam keterangannya, Minggu 12 September 2021.

Menurutnya bahwa tanah milik PTPN II dan CTRA akan menjadi properti developernya. Karena itu Komunitas CTS memberi pertimbangan kepada CTRA untuk mengkaji ulang hal tersebut.

“Bahwa kecenderungan yang terjadi dalam kaitan rencana kerjasama dengan PTPN II dinilai aset PTPN II berupa lahan SHGU publik sudah ada yang bisa dilepas pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat namun sampai sekarang terkait luas dan letak-letaknya masih belum diumumkan secara resmi,” katanya.

SHGU PTPN II diharapkan tidak ditata dengan kuat sehingga digarap oleh masyarakatSalah satu pemangku kepentingan itu yakni penggarap kecil, komunitas CTS.

“Sudah 5 tahun CTS mendaftarkan permintaan ke tanah HGU PTPN II kepada Pemprov Sumut, Kanwil Kementerian ATR/BPN Sumut, Bupati Deliserdang, Kantah BPN Deliserdang Camat Tanjungmorawa,” kata dia.

Namun, nyatanya, jangankan membuka lahan yang belum diumumkan Pemprov Sumut, mekanisme atau model inventarisirnya saja belum diumumkan secara terbuka.

“Sehingga terjadi beda-beda data di BPN Sumut, PTPN II dan Pemkab Deliserdang,” ungkap dia.

terlepas dari proses pemisahan kekayaan negara dari PTPN II untuk modal statuta dan atau kas anak perusahaan yang dibentuk termasuk jika ada penyertaan modal berupa sebagian area SHGU, maka patu diduga penyertaan itu masih menyimpangi peraturanan.

“SHGU PTPN II adalah milik negara di bawah kewenangan Kemkeu sehingga PTPN II tidak dapat serta merta menyerahkan sebagian dari aset itu ke entitas lain. Apalagi menyimpangkan SHGU layaknya fungsi SHGB walau kepada anak perusahaannya,” papar dia.

Maka wajar saja jika anak perusahaan yang digembar-gemborkan dimasyarakat akan menjadi mitra Ciputra membangun area seluas 8.800 hektar hanya mendapat surat Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

“Atau penetapan lokasi atau penlok yang statusnya harus ditingkatkan setelah melalui langkah-langkah tertentu baru bisa mendapat SHGB) dari Kanwil Kementerian ATR/BPN,” ungkap dia.

Lanjut Iskandar, anak perusahaan itu akan rumit, butuh energi dan waktu panjang untuk SHGB jika hanya berdasar keputusan dari Direksi PTPN II tanpa ada persetujuan dari Menteri Keuangan.

“Sudah puluhan tahun lalu sejak SHGU digarap warga terlihat bahwa oknum PTPN II lupa melakukan tindakan pisik, bukan berperilaku berdasarkan hukum positif,” urainya.

Iskandar menambahkan, jikalau rencana pembangunan itu terus berlanjut tanpa indahkan ketentuan maka komunitas CTS memprediksi akan
sangat mengganggu rencana-rencana bisnis CTRA ke depan serta bisa mendegradasi nama baik perusahaan.

“Sebab saat ini saja sudah terjadi konflik dilapangan antar penggarap dengan oknum PTPN II dengan mengait-ngaitkan nama CTRA. Idealnya, kondisi ruwet itu dihindari saja agar nama baik Ciputra Group tercoreng dimemori publik sembari mengamati perubahan kebijakan PTPN II agar selaras. terserah juga jika CTRA berani ambil sikap membenturkan nama baik melawan perasaan publik dan hukum positif,” imbuh Iskandar.***

 

- Advertisement -

Berita Terkini