fbpx

Kemenlu tolak Resolusi HAM di Sidang Majelis Umum PBB, What’s Next?

Berita Terkait

Iskandar Hadrianto
Iskandar merupakan alumnus Salzburg Diplomatic Academy, United Nations University Leadership Academy (UNU-LA) dan Asia Pacific Center for Security Studies (APCSS), Komando Indo-Pasifik, USA.

“Di kalangan masyarakat berkembang praduga, mungkin karena tidak ingin menciptakan precedent dalam issue Papua?”

Pernyataan sebuah lembaga pemantau PBB (UN Watch) mengunggah “LIST OF SHAME” yang artinya daftar negara yang memalukan atas sikapnya di sidang PBB yang meminta kepedulian pada konflik sebuah negara, dalam hal ini Palestina.

Pada Sidang General Assembly – Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU) Mei 2021 yang dihadiri Menlu Retno Marsudi ada voting yang terjadi mengenai kewajiban untuk “menjaga dan pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan (vide: Responsibility to Protect R2P). Dari voting didapat hasil sebagai berikut:
1. 115 negara setuju adanya perlindungan pada negara yang sedang mengalami perang atau pembersihan etnis.
2. 15 negara tidak setuju perlindungan tersebut
3. 28 negara abstain

Banyak kalangan menjadi heran, ternyata negara kita Indonesia memilih opsi Tidak Setuju alias NO (voting no). Jika benar, apakah salah apabila ditafsirkan bahwa Indonesia mengabaikan atau tidak peduli atas konflik suatu negara yang mengarah pada genosida. Masyarakat anggap bahwa keputusan termaksud benar-benar memalukan dan berkhianat pada UUD 45, dimana pada pembukaannya telah dituliskan bahwa kita menentang segala bentuk penjajahan.

Background:
Menyikapi konflik Hamas-Israel di Gaza, Kemenlu mengeluarkan pernyataan bahwa mereka peduli pada Palestina dan mengecam agresi Israel. Bahkan Jokowi selaku presiden pun membuat liga negara-negara Asia Tenggara, menggalang dukungan dan mengutuk serangan Israel. Pertanyaan yang muncul di pelbagai kalangan masyarakat: Kenapa disaat sidang SMU-PBB Indonesia justru bersikap sebaliknya? Indonesia jadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang memutuskan dengan sikap NO. Mereka berkata, perlu meminta penjelasan apa yang terjadi pada sidang PBB kemarin pada pemerintah, khususnya Kemenlu. Bagaimana sebenarnya komitmen negara ini dalam menyikapi konflik Palestina.

Reaksi Kemenlu:
Diviralkan Tolak Resolusi Cegah Genosida, MFA-Pejambon Jelaskan Posisi Asli RI.Pertama: Kemenlu Menegaskan komitmen dalam Diplomasi Hak Atas Kemanusiaan (HAM) pasca “voting no” R2P. Kedua, menolak R2P menjadi agenda tahunan, bukan keseluruhan. Ketiga,beranggapan bahwa Resolusi SMU-PBB (R2P) tersebut sekedar membahas prosedural, bukan substantif.

Dalam upaya menerangkan mengapa RI melakukan ‘Vote No’ untuk resolusi PBB R2P Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah sebut, “Resolusi ini lebih menyangkut penentuan apakah agenda ini akan dijadikan mata agenda tetap atau masih harus divoting tiap tahunnya seperti biasa di GC. Posisi Indonesia sesuai dinamika, hasil KTT 2005 mata agenda R2P cukup masuk di bawah agenda follow up to the 2005 summit”.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Febrian A Ruddyard menjelasan lebih lanjut mengenai sikap Indonesia memilih ‘tidak’ saat pemungutan suara di PBB terkait resolusi ‘responsibility to protect and the prevention of genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity’ (R2P). Adapun yang ditolak Indonesia bukanlah substansinya. Ini tidak berarti Indonesia lantas menolak membahas issue-issue tersebut. Faktanya, konsep responsibility to protect (R2P) telah diadopsi Sidang Majelis Umum PBB pada saat World Summit 2005 dan telah dibahas sejak 2009 hingga 2017, kemudian berlanjut dalam pembahasan sebagai agenda tambahan (supplementary) setiap tahun hingga 2020. “Artinya R2P bukan barang baru. Ini sudah dibahas sejak dulu dan kita selalu terlibat dalam pembahasan,” ujar Febrian dalam pemaparan media secara virtual seperti dilansir Antara, Kamis (20/5/2021).

Di lain pihak Mohammad Chorul Anam, Anggota Komnas HAM, tanggapi bahwa sikap NO pilihan Pemerintah RI (Pemri) mencitrakan ‘tata kelola’ keamanan dalam negeri yang memiliki konflik di beberapa wilayah termasuk Papua.

Menanggapi hal itu, Dirjen Asia-Pasifik Kemenlu Abdul Kadir Jailani menepis & tegaskan, Indonesia menjunjung tinggi semangat perlindungan terhadap manusia dari genosida, pembantain etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dirjen Abdul Kadir sekaligus menepis bahwa “voting no’ R2P dipicu kekhawatiran tekanan internasional terkait issue Papua. Namun Abdul Kadir tidak memerinci lebih jauh.

What’s next:
Pandangan penuis, theoretical framework (dari sudut teori), R2P tidak memberikan legal basis untuk authorize action (vide: domain Security Council – Dewan Keamanan). R2P sebatas komitmen politik. Itupun kasus-per-kasus.

Penulis menduga, ada kesalahan pemahaman yang berkembang di masyarakat (vide: men on the street) terkait “voting no’ R2P yang bahkan viral dihubungkan dengan konflik Hamas-Israel baru-baru ini. Plus sikap Diplomasi HAM Pemri, khususnya MFA-Pejambon (Kemenlu).

Untuk itu, Pejambon perlu menggalakkan Diplomasi Publik. Secara sustainable berikan informasi, fakta akurat via-a-vis posisi Indonesia kepada khalayak dalam dan luar negeri. Masyarakat perlu tahu jika R2P disepakati jadi agenda Tahunan SMU-PBB, konsekuensinya adalah timbulnya kekhawatiran baru; R2P bisa jadi alat negara-negara kuat untuk memaksakan agenda mereka. Meskipun mekanisme SMU jauh dari barbecues (panggang api). Pressure (tekanan) PBB tidak di SMU tetapi Dewan Keamanan. Itupun ada prasyarat, apakah misalnya konflik Palestina (self determination).

Penting agar difahami bahwa penggunaan kekuatan tetap memerlukan konsensus di DK PBB. Misalnya ide perempatan observer (Peace Keeping Operation – PKO) di Gaza pasca bombardment rocket kemaren. Sebagai point to ponder, coup d’età Myanmar saja mental dari pembahasan DK-PBB sebab dianggap belum mengancam perdamaian internasional (vide: statuta PBB).

*) Iskandar adalah alumnus Salzburg Diplomatic Academy, United Nations University Leadership Academy (UNU-LA) dan Asia Pacific Center for Security Studies (APCSS), Komando Indo-Pasifik, USA.

- Advertisement -

Berita Terkini