fbpx

Judicial Review UKW dan Verifikasi Perusahaan Oleh Dewan Pers Diajukan ke Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, terkait Persoalan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan verifikasi perusahaan pers, diajukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

Berita Terkait

PROPUBLIK, Jakarta – Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, terkait Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) terkait Persoalan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan verifikasi perusahaan pers, diajukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

UKW dan verifikasi perusahaan pers, dinilai menuai banyak masalah dan merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia.

Selain itu persoalan ini juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konsitutsi (MK) dalam perkara ini, Arief Hidayat meminta pihak Principal atau pemohon agar menguraikan tujuannya pengajuan judicial review ini.

Nantinya uraian tersebut menjadi saran dan masukan bagi majelis hakim, untuk keperluan perbaikan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Hakim Arief Hidayat, menyampaikan permintaannya dalam sidang perdana uji materiil, di ruang sidang utama Gedung MK RI, pada Rabu 25 Agustus 2021.

Usai mendengar penjelasan pihak pemohon Hakim Arief meminta para pemohon menuangkan pandangannnya agar ada perbaikan permohonan.

“Nanti itu dinarasikan dan didiskusikan dengan kuasa hukum, agar dapat dituangkan dalam perbaikan permohonan supaya narasinya lengkap. Karena kesimpangsiuran itulah disebabkan oleh pasal 15 itu kan,” tutur Arief.

Di sisi lainnya, Kuasa Hukum Pemohon Umbu Rauta memaprkan kepada Majelis Hakim MK tentang dampak tafsir Dewan Pers atas UKW dan verifikasi perusahaan pers.

“Sebagai dampak dari tafsir Pasal 15 Ayat 2 Huruf f, terutama frasa memfasilitasi, maka Dewan Pers (DP) mengambil alih peran sebagai pembentuk peraturan Pers,” ungkap Umbu Rauta.

“Jika ditafsirkan makna memfasilitasi organisasi Pers, menurut pemohon maka kewenangan menyusun peraturan Pers itu ada pada organisasi Pers, bukan pada Dewan Pers. Akibat dampaknya munculah peraturan-peraturan Dewan Pers yang menurut organisasi Pers, melampaui kewenangannya,” tambahnya kepada Majelis Hakim.

Setali tiga uang, sebagai pemohon, Heintje Mandagi sempat memberi penjelasan tentang Peraturan Dewan Pers yang digunakan sebagai dasar yang salah.

Salah, dalam pembuatan sejumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait kerja sama media.

Sehingga aturan di perda itu hanya menerima media atau perusahaan pers yang sudah terverifikasi Dewan Pers dan pimpinan redaksinya harus mengantongi sertifikat UKW versi Dewan Pers, bukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pemohon lainnya, Soegiharto Santoso menjelaskan, pihaknya telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi, sesuai ketentuan melalui BNSP sejak 2019 lalu.

“Kami menjadi pioner dalam mendirikan LSP Pers, yang akan mendapatkan lisensi dari BNSP,” pungkas Soegiharto Santoso.

Seperti diketahui, perkara ini ditangani oleh anggota majelis hakim perkara dengan Nomor 38/PUU-XIX/2021, terdiri dari Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Di awal sidang ini, kuasa hukum Vincent Suriadinata, SH, MH. dan Christo Laurenz Sanaky, SH., secara bergantian membacakan isi permohonan sampai pada petitum.

Para Kuasa Hukum Pemohon terdiri dari DR. Umbu Rauta, S.H., M.Hum., Hotmaraja B. Nainggolan, SH, Nimrod Androiha, S.H., Christo Laurenz Sanaky, S.H. dan Vincent Suriadinata, SH, MH.

Dalam persidangan secara daring atau online ini hadir, Pemohon I, Heintje Grontson Mandagie, sebagai Pemohon II Hans M Kawengian serta Pemohon III Soegiharto Santoso.

Selanjutnya Hakim MK memberi kesempatan kepada pihak pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan terhitung 14 hari ke depan. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada 7 September 2021 mendatang.***

- Advertisement -

Berita Terkini