fbpx

Ini Kebijakan Pemerintah Terkait Tata Kelola Layanan 5G, Ada 8 Regulasi Mutakhir dan Fleksibel

UU Cipta Kerja juga turut menambah komponen regulasi

Berita Terkait

Yatim Hidayat
Editor at Propublik.id

JAKARTA, PROPUBLIK – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan beberapa regulasi dan peraturan terkait persiapan Indonesia dalam menyediakan layanan 5G kepada konsumen.

Dikarenakan teknologi 5G merupakan teknologi telekomunikasi termutakhir, menurut Menkominfo, diperlukan tata kelola yang komprehensif, mengingat banyak negara di dunia telah meluncurkan komersialisasi dari layanan ini.

“Kementerian Kominfo meyakini bahwa dalam upaya untuk mengimplementasikan dan mengembangkan layanan 5G yang berkualitas tersebut, diperlukan sinergi dari setidaknya lima aspek kebijakan,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Komisi I, Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Rabu 7 April 2021.

Inilah Lima Aspek Tata Kelola 5G dari Kominfo

Adapun kelima aspek tersebut antara lain aspek regulasi, spektrum frekuensi radio, model bisnis, infrastruktur, serta perangkat, ekosistem, dan talenta digital.

“Dengan dukungan kebijakan yang komprehensif, maka layanan 5G yang akan hadir di Indonesia dalam waktu dekat diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, khususnya di sektor perekonomian,” kata Menkominfo Johnny.

Berita terkait: Siap-Siap Masuki Era Pasca-Pandemi, Ini Amunisi agar Bisnis Tidak Kehilangan Momentum

Untuk aspek regulasi, ia mengatakan implementasi layanan 5G di Indonesia didukung oleh setidaknya delapan (8) regulasi yang cukup mutakhir dan fleksibel, yakni:

1. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

2. UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

3. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

5. PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;

6. PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (biasa disebut dengan PP Postelsiar);

7. Rancangan UU (RUU) tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP), serta

8. Peraturan Menteri Kominfo sebagai aturan pelaksanaannya.

“Regulasi-regulasi ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sebagai gambaran, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) nantinya akan diperlukan oleh masyarakat untuk memastikan pelindungan terhadap data pribadi, keamanan lalu lintas data, dan kedaulatan data,” kata Menkominfo Johnny.

Ia menambahkan perlunya sinergi antar regulasi mempertimbangkan pertumbuhan data pada era 5G akan semakin melimpah, dan salah satunya berasal dari masifnya penggelaran sensor-sensor dari layanan Internet of Things (IoT).

Menurut Menteri Johnny, UU Cipta Kerja juga turut menambah komponen regulasi yang cukup komprehensif dalam mendukung pengembangan 5G nantinya, karena mengatur beberapa pokok.

“Yang pertama Koeksistensi layanan over-the-top (OTT) khususnya antara layanan konvensional mainstream dengan layanan-layanan baru dari new comer; OTT seperti Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kedua, Pengaturan tarif sehingga tercipta tarif yang favorable dan affordable melalui penetapan ceiling price dan/atau floor price,” ujarnya.

Hal lainnya yang juga diatur dalam UU Cipta Kerja adalah kerja sama penggunaan frekuensi radio untuk teknologi baru, seperti Global System for Mobile Communication Railway (GSM-Railway) untuk persinyalan kereta cepat dan 5G untuk keperluan Internet broadband).

Selain itu, kebijakan infrastructure sharing baik infrastruktur aktif maupun pasif, penentuan tenggat waktu untuk pelaksanaan analog-switch-off (ASO) pada tanggal 2 November 2022 nanti, dan optimalisasi nilai manfaat pada pita frekuensi radio 700 MHz. ***

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Berita Terkini