fbpx

Diduga Ada Mafia Tanah Pembangunan Perumahan Bumi Sakinah II Bekasi, Advokat Berharap Terungkap di Persidangan

Berita Terkait

JAKARTA, PROPUBLIK  – Diduga ada mafia tanah yang “bermain” dalam penerbitan sertifikat No.40 yang saat ini mejadi proyek pembangunan Perumahan Bumi Sakinah II, di Bekasi, Jawa Barat.

Tak pelak, para ahli waris, yang nota bane adalah pemilik tanah melaporkan kasus ini ke polisi dengan LP teregister Nomor : LP/022/K/I/2014/SPK/Resta Bekasi, tertanggal 6 Januari 2014.

Kemudian pihaknya juga menggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor: 88/Pdt/PN.Bks/2020 yang diduga cacat hukum di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, terkait status tanah yang dikuasai PT. BMN, PT. Mutiara Auction dan ahli waris Almarhum Nissan sebagai para tergugat.

Kini, sidang gugatan PMH tersebut telah bergulir dan akan memasuki tahap persidangan lapangan atau Pemeriksaan Setempat (PS).

BACA Juga: DPR Dukung Hadirnya Perkumpulan Omnibuslaw Watch Sebagai Pemberi Solusi Reforma Agraria

Kantor Advokat dari Law Office Onggang Napitu & Partners, selaku kuasa hukum Ahli Waris Pondang Saragih, menyatakan bahwa kliennya yang nota bane adalah pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) sejak tahun 2005 lalu, telah di disertifikati oleh pihak lain dengan Nomor: 40.GS No.17/1972 atas nama Nj. Halimah.

“Ada sertifikat dengan Nomor: 40.GS No.17/1972 atas nama Nj Halimah diatas tanah klien kami ini. Tapi kuat dugaan kami sertifikat itu cacat hukum, karena setelah ditelusuri terbitanya dengan cara manipulasi,” ujar Pondang dalam Keterangannya, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.

Sebab kata dia nomor induk kependudukan (NIK) nomor 09.5301.520742.0026 tercantum atas nama Maemunah bukan Nj. Halimah. Dan, itu dikuatkan atas jawaban terhadap gugatan PMH dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa nama Nj. Halimah itu tidak terdaftar dan tidak tercatat sebagai warga atau penduduk Jakarta Selatan.

“Bahwa Dukcapil Jakarta Selatan dengan terang dan jelas menyatakan bahwa nama Nj. Halimah tidak terdaftar dan tidak tercatat sebagai warga atau penduduk Jakarta Selatan, melainkan Maemunah,” ungkapnya.

BACA Juga: Omnibuslaw Watch Dorong Pemerintah Segera Wujudkan Pembentukan Bank Tanah

Namun Pondang mempertanyakan mengapa diatas tanah ada pembangunan Perumahan dengan nama Bumi Sakinah II. Karenanya, Pondang mencari tahu dalang dibalik semua ‘mafia’ tanah ini, dengan melakukan gugatan PMH No: 88/Pdt/PN.Bks/2020 agar mengungkap tabir dari kasus ini.

“Nah, supaya status tanah ini menjadi jelas, kami meminta agar dilakukan Sidang PS, dan majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menyetujuinya,” ujarnya.

Persetujuan itu berdasarkan selembar surat yang diteken Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor: W11.U5/1821/HT.04.10/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021, dengan mendelegasikan ke Pengadilan Negeri Cikarang, dan telah menetapkan pada Jumat, 21 Mei 2021 akan dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat.

“Hal ini bertujuan untuk membuktikan tentang letak-letak serta batas-batas atas tanah yang dipersengketakan tersebut,” papar dia.

Dikatakan Pondang legal standing atau dasar hukum dalam gugatannya itu, karena perbuatan para tergugat diduga cacat hukum, karena melakukan PMH, terkait pembuatan sertifikat diatas atas objek tanah milik kliennya tersebut.

“Kedudukan legal standing dan kepentingan hukum para Penggugat atas Objek tanah seluas 37.893 meter itu, berdasarkan empat Akta Jual Beli (AJB) yang berada di daerah Tambun, Kabupaten Bekasi,” ujar Pondang.

Dengan ahli waris hasil dari perkawinan Almarhum H. Muhabar dengan Almarhum Hj. Juriah selaku penggugat.

Para tergugat diduga telah melakukan PMH, karena diatas tanah milik Almarhum H. Muhabar itu berdiri bangunan perumahan, Bumi Sakinah II.

Akibat PMH yang dilakukan para Tergugat ini, para Penggugat mengalami kerugian secara materil sebesar Rp 37,5 miliar, dan kerugian immateril senilai Rp 200 milyar.

Sedangkan dalam tuntutan itu, Pondang berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara di Pengadilan Negeri Bekasi ini dapat mengabulkan gugatan tersebut, dan untuk menghindari masalah di kemudian hari diajukannya permohonan provisi, seperti yang telah dituangkan kedalam Gugatan.

“Dalam provisi, melarang dan menangguhkan segala bentuk pembangunan dan pemasaran perumahan yang dilakukan Tergugat I diatas tanah milik Penggugat I-VI. Sedangkan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya,” tutur dia.

Pada, gugatan PMH ini, Pondang Saragih, selaku ketua Tim Kuasa Hukum para Penggugat I -VI, berdasarkan surat kuasa dari Ahmad Zarkasih, H. Maskur, Hj Soliha, Al Jufri, Ahmad Juanda dan Siti Nurhabibah.

Dengan melawan PT. BMN, PT. Mutiara Auction dan ahli waris Almarhum Nissan, sebagai pihak tergugat, atas objek tanah seluas 37.893 meter milik Ahli Waris kleinnya, yang terletak di Kabupaten Bekasi tersebut.

Sementara, Onggang Napitu mengatakan sebelum gugatan ini di sidangkan Pengadilan Negeri Bekasi, para ahli waris tersebut telah mengajukan gugatan Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Kala itu, PT. Buana Media Nusantara (PT. BMN) sebagai pengembang dengan nama Perumahan Bumi Sakinah II, baru tahap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan Nissan.

“Seharusnya dengan adanya Gugatan TUN tersebut, PT. BMN tidak melanjutkan transaksi jual beli, karena lahan tersebut bersengketa,” tutur Onggang.

Selain itu, masih tahap sidang gugatan PMH di Pengadilan Negeri Bekasi sejak
Senin, 24 Februari 2020 yang hingga sekarang agendanya sudah masuk tahap Pemeriksaan Setempat.***

 

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Berita Terkini